BANGKALAN – Puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bangkalan melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Senin, (27/11/23).
Mereka menyoroti berbagai persoalan antara lain dugaan pungli pendidikan, permasalahan Sampah, Infrastruktur, Parkir dan buruknya tata kelola pemerintahan Kabupaten Bangkalan.
Selain itu, Salah satu orator aksi Imam Pantor mendesak Pemerintah Kabupaten Bangkalan agar Dokumen anggaran tahun 2024 pemkab Bangkalan dibuka secara umum.
“Kami tantang pemkab Bangkalan untuk membuka dokumen anggaran 2024 agar bisa diawasi bersama oleh masyarakat,” terangnya.
Bahkan, Syamsul selaku Ketua PMII Bangkalan memberikan catatan khusus dengan mengeluarkan kartu kuning kepada Pj Bupati Bangkalan.
Kartu kuning itu dianggap sebagai bentuk peringatan terhadap Pj Bupati Bangkalan karena hasil kinerjanya selama ini dinilai hanya pencitraan.
“Kartu kuning ini sebagai warning kepada Pj Bupati untuk segera memperbaiki kinerjanya. Jika kinerjanya buruk maka kartu merah akan dikeluarkan kepada Pj Bupati Bangkalan,” terangnya.
Menanggapi hal itu, Pj Bupati Bangkalan arief M Edie mengaku sudah memerintahkan seluruh SKPD dilingkungan Pemkab Bangkalan.
“Antara lain Dinas Perhubungan Bangkalan agar melakukan patroli mengontrol tempat tempat yang jadi lokasi parkir liar setiap hari di wilayah Bangkalan.
Untuk sampah di Arosbaya, menurutnya, pembuangan disana hanya sementara karena saat ini ketika ada alat pengelolaan sampah di TPA, warga masih saja tetap menolak untuk difungsikan TPA yang ada.
“Makanya saya perlu pelan pelan untuk menyakinkan warga agar bisa memfungsikan kembali TPA yang ada,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa sektor penyelenggaran Pendidikan pihaknya mengaku sudah mengimbau agar sekolah tidak lagi menyediakan atau menjual seragam sekolah.
“Biar nanti wali murid yang mencari sendiri, sementara untuk SMA kami sudah berkirim surat ke Gubernur agar dievaluasi keluhan masyarakat Bangkalan,” pungkasnya.
Ia juga menyakinkan jika Pemerintah Bangkalan saat ini sudah menerapkan keterbukaan bahkan siapapun menurutnya bisa mengawasi, baik keterbukaan anggaran dan program pemerintah Kabupaten Bangkalan.
“Kalian boleh ngomong apapun silahkan, datang berikan masalah yang terjadi, kita terbuka sekali, tidak ada yang ditutup tutupi,” pungkasnya. (ang)
