SUMENEP – Kabupaten Sumenep masuk kategori sebagai daerah paling permisif terhadap praktik politik uang saat Pemilihan Umum 2024 di Jawa Timur.
Yang dimaksud permisif ialah membolehkan, terbuka atau menganggap wajar atas terjadinya politik uang.
Kesimpulan ini berdasar hasil survei yang digelar Pusat Studi Anti Korupsi dan Demokrasi Universitas Muhammadiyah (PUSAD UM) Surabaya.
“Jadi (mengenai politik uang) ini kami tanyakan ke responden, bagaimana anda menganggap money politik dalam Pemilu (2024),” ujar Satria Unggul Wicaksana P Direktur PUSAD UM Surabaya, Jumat 27 Oktober 2023.
Ia mengemukakan, sebetulnya persepsi masyarakat Jawa Timur pada umumnya memandang bahwa politik uang adalah hal tidak wajar. Angkanya sebesar 73 persen dari total responden, akan tetapi jika pertanyaan dibuat lebih spesifik lagi maka ada beberapa daerah justru permisif terhadap praktik politik uang.
“Dari 38 kabupaten kota ada empat kabupaten yang masuk kategori (rawan politik uang) tertinggi,” lanjutnya.
Keempat kabupaten yang ia maksud antara lain Sumenep, Ponorogo, Tuban dan Mojokerto.
“Ini adalah empat kabupaten di Jawa Timur yang memiliki persepsi permisif terhadap politik uang,” imbuhnya.
Satria menyampaikan, sikap para responden ketika menerima politik uang dari peserta Pemilu kebanyakan menerimanya namun tetap memilih sesuai hati nurani. Sebagian lagi kata dia, menerima politik uang dan memilih calon yang memberikan uang.
Untuk diketahui, survei PUSAD UM Surabaya dilakukan selama sepekan, dari tanggal 14 hingga 22 Oktober 2023, terhadap 1075 responden berusia 17 sampai 40 tahun.
Teknik pengambilan sampel melalui metode multistage random sampling. Lokasi survei digelar di semua kecamatan 38 Kabupaten maupun Kota se-Jawa Timur.
Masing-masing Kabupaten kota itu diambil 4-5 orang per kecamatan untuk dijadikan sampel penelitian. Sampel tiap kecamatan dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah pemilih di tiap kecamatan dan kelurahan yang dijadikan lokasi penelitian.
Margin toleransi sebesar 3 persen dengan tingkat kesalahan penelitian mencapai 5 persen.
Wawancara melalui telepon menggunakan kuesioner oleh enumerator. Kendali mutu juga ditempuh secara berlapis mulai dari rekrutmen, pelaksanaan training enumerator hingga validasi. Dan verifikasi pascapengumpulan data dilakukan dengan call back. (man)
