BANGKALAN – LSM Pusat Analisa Kajian Informasi Strategis (Pakis) kembali mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan agar menindak tegas Panitia Pemilihan Kepala Desa Morombuh, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan.
Pihaknya menilai P2KD di Desa tersebut dianggap sudah menginjak-injak aturan yang ada. Diduga P2KD di anggap menghalalkan berbagai cara. Bahkan P2KD Desa Morombuh ini dinilai tidak sesuai dengan aturan yang ada dengan menjegal salah satu calon.
“Bahkan oknum Muspika juga tinggal diam melihat permasalahan ini. Sehingga kami meminta kepada Pemkab Bangkalan melakukan upaya tegas untuk menyelesaikan permasalahan ini,” ucap Ketua DPP Pakis, Abdurrahman Tohir, Rabu, (26/04/23).
Mantan anggota Dewan ini mengaku bahwa pihaknya melaksanakan istighosah di depan pintu masuk kantor Pemkab Bangkalan sebagai bentuk protes dan menuntut keadilan di Kabupaten Bangkalan.
“Selain itu, perwakilan massa pengunjuk rasa memberikan ketupat kepada Pemkab Bangkalan sebagai tanda meminta keadilan kepada Pemkab Bangkalan untuk Desa Morombuh,” pungkasnya. (sam)
