PAMEKASAN – Kepala Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan, Matsulam, terancam dilaporkan ke polisi oleh warganya. Marsulam diduga menjadi watak dugaan pelaku pungutan liar (pungli) pada program tanah sistematis lengkap (PTSL).
Warga setempat berinisial JL menjadi salah satu korban pungli PTSL. Menurutnya, tarif pengukuran tanah sekaligus terbitnya sertifikat dan pembelian perlengkapan persyaratan tanah senilai Rp 300 ribu. Padahal menurut sumber yang berkembang PTSL hanya senilai Rp 150 ribu. Sehingga Kades Marsulam diduga melakukan pungli sebasar Rp 150 ribu.
Warga yang ikut program PTSL tidak hanya seseorang. Melainkan ribuan warga. Bahkan diantara warga lainnya berani membayar lebih dari satu bidang tanah. Alasannya mereka tidak ingin ribet. “Ada 10 bidang tanah seketika itu juga langsung di bayar, nilainya kisaran Rp 3 juta,” kata JL kepada reporter taberita.com, Jumat (26/10).
Karena dianggap merugikan, JL berencana melaporkan ke polisi. Dengan begitu, agar oknum-oknum perangkat desa lainnya yang ikut terlibat dikekang ke meja hijau. “Kalau tidak diatasi pihak hukum, kami warga kecil hanya dipermaikan,” ancamnya.
Ketua Komisi III DPRD Pamekasan Hosnan Achmadi terlebih dahulu mengklarifikasi dugaan pungli tersebut. Dia menyebutkan berapapun nilai penarikan PTSL mestinya didahului dengan kesepakatan. “Artinya ada kesepakatan pihak kades dengan warga. Uang itu diambil untuk kebutuhan administasi,” ungkap politisi PAN itu.
Apabila tidak ada kesepakatan, lanjut Hosnan, mestinya hal tersebut tidak terjadi. Jika kades memahami prosedur PTSL, pungutan yang tidak diketahui jejaknya seharusnya tidak terjadi. “Katena itu penting kades memberi informasi sedetail mungkin kepada masyarakat,” ucapnya.
Sayang hingga berita ini terbit, tidak ada tanggapan dari Kades Bujur Tengah Marsulam. Dihubungi via telpon tidak diangkat. Kemudian disampaikan pesan singkat juga tidak direspon. (Tia)
