BANGKALAN – Motif penyelewengan program dana desa (DD) di Bangkalan disikapi serius oleh pemerintah. Pemerintah menghadirkan program Kawal Desa Melalui Pengawasan (kades lawas).
Kades lawas merupakan satu diantara beberapa visi Bupati yang siap diterapkan. Program tersebut sudah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2019-2023.
Inspektorat satu diantara organisasi perangkat daerah (OPD) di Bangkalan yang diberi kewenangan menjalankan program tersebut. Alasannya, inspektorat dinilai lebih tepat memproteksi program DD. Selain sebagai penegak disiplin aparatur negara, inspektorat adalah instansi yang paling hafal jalannya kaukus program pemerintah.
Sayang program tersebut menimbulkan polemik pro-kontra di mata masyarakat. Terlebih dari kalangan aktivis. Aktivis antikorupsi Mathur Husyairi menyebutkan, pemerintah minim ide dan gagasan. Buktinya, hanya untuk memproteksi DD, pemerintah berambisi menyediakan program khusus.
Selama ini, kata Mathur, Inspektorat berkelit dengan alasan keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Alasan tersebut sering didengar ditelinganya. Bahkan dirinya menuding masalah SDM bukan menjadi alasan terhambatnya memproteksi DD.
Mathur menyarankan agar Inspektorat berinovasi dalam menjalankan program. Misalnya memanfaatkan jejaring media sosial. Seperti facebook, twitter, dan whatsapp.
Produk informasi teknolagi (ITE) itu, mudah diakses. Inspektorat tinggal meramu program. Teknis ekskusinya bisa mengerahkan tim operator yang dibentuknya secara tertutup.
“Mudahlan kalau inspektorat ini mau benar-benar menghadirkan program. Manfaatkan saja produk ITE itu. Kuncinya adalah adanya transparansi dalam program dan pengelolaan keuangan,” kritik Mathur.
Komposisi program yang hanya berkutat pada pengawasan, lanjut dia, cenderung tidak berjalan maksimal. Dengan begitu, secara tidak langsung menghabiskan uang negara. Menurutnya, sekali program dilancarkan, anggarannya tembus miliaran rupiah.
Pernyataan Mathur disanggah Kepala Inspektorat Bangkalan Hadari. Pihaknya optimistis hadirnya program kades lawas akan memperkecil angka penyelewengan DD. Sebab hitung-hitungan kinerja, pengawasan program DD tidak diawasi secara insidentil oleh pemerintah. Sehingga dengan hadirnya program ini, DD di Bangkalan akan tergarap sesuai petunjuk teknis.
Selain itu, papar Hadari, realisasi program kades lawas sudah terperinci di RPJMD. Sekarang tinggal pembahasan untuk dimasukkan ke APBD. “Sudah kami siapkan draft pengantar program ini, dan insyaallah tahun depan sudah bisa direalisasikan,” tandasnya. (tia)
