Politik

Kader Golkar Pamekasan Kritik Keputusan Airlangga Mencalonkan Gibran Sebagai Bacawapres Pilpres 2024

Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Dpd Golkar Pamekasan Sulaisi Abdurrazaq.
Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Golkar Pamekasan Sulaisi Abdurrazaq.

PAMEKASAN – Keputusan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengusung Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 dikritik Pengurus DPD Partai Golkar Pamekasan.

Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Golkar Pamekasan Sulaisi Abdurrazaq menilai Airlangga telah melanggar keputusan Munas Golkar lantaran memilih kader PDIP untuk mendampingi Prabowo.

“Pak Airlangga ini telah melanggar keputusan Munas Partai Golkar yaang merekomendasikan agar ketua umum sendiri maju mencalonkan sebagai presiden, bukan malah mencalonkan kader PDIP yang masih baru menjadi kepala daerah,” ungkapnya, Minggu (22/10/2023).

Sulaisi menyebut Airlangga telah mengabaikan usulan DPD Golkar kabupaten/kota terkait nama yang diusung sebagai capres dan cawapres di Pilpres 2024.

“Sementara DPP sendiri mengabaikan usulan dan suara DPD Golkar Kabupaten/Kota. Jadinya ruh dan wibawa partai luntur hanya karena ingin mengusung Gibran si anak bawang itu,” ujarnya.

Sulaisi menganggap Airlangga tak percaya diri untuk bertarung di Pilpres 2024, sehingga memilih Gibran yang juga anak sulung Presiden Joko Widodo itu.

Menurutnya, Airlangga semestinya mengutamakan kader sendiri untuk menjadi cawapresi, seperti mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Hal tersebut dianggap lebih baik daripada melirik kader partai lain.

“Misalkan Pak Airlangga sendiri tidak percaya diri misalkan dengan dirinya. Tapi kader-kader potensial di bawah masih banyak. Bukan justru melirik kader partai lain,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Sulaisi mendesak Airlangga mencabut keputusannya tersebut sebelum para kader daerah berbelok mendukung pasangan capres-cawapres lain di Pilpres 2024.

“Nama Gibran ini kan muncul sejak ada putusan MK soal batasan usia cawapres, meski kurang tepat, karena para elite ini memperalat hukum demi kepentingan politik,” pungkasnya. (wan)

Exit mobile version