BANGKALAN – Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2023 yang belum cair hingga saat ini dipertanyakan, hal itu berdampak pada kegiatan sekolah yang belum bisa terlaksana dan gaji para guru.
Salah satu sekolah yang belum menerima Dana BOS adalah UPTD SDN 5 Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Bangkalan.
Kepala Sekolah UPTD SDN 5 Banyuajuh, Sukaeri mengatakan bahwa hingga bulan April 2023 dana Bantuan Operasional Sekolah di UPTD SDN 5 Banyuajuh tak kunjung dicairkan.
Pihak sekolah mengaku kebingungan untuk mencari dana talangan agar kegiatan di sekolah dan gaji guru sukwan dapat dilaksanakan tepat waktu sebab macetnya dana BOS menurutnya terhitung sejak bulan Januari-April 2023.
“Sampai saat ini masih belum ada kejelasan dari pihak Dinas Pendidikan Bangkalan. Padahal kami sudah menyampaikan melalui koordinator wilayah pendidikan (Korwil) Kamal kondisi yang saat ini kami alami,” ucap Sukaeri, Sabtu, (01/04/23).
Alasan dari Dinas Pendidikan menurutnya masalah penyebab tidak cair lantaran terkendala sistem, namun dirinya mengaku tidak memahami sistem yang di maksud sebab alasan setiap ditanyakan berkali-kali jawaban Korwil masih tetap sama.
“Saya sudah menyampaikan kepada Korwil Kamal selaku kepanjangan tangan dari Dinas Pendidikan, kendala di sistem, katanya april mau cair tapi belum tahu tanggal berapa,” ujarnya.
Padahal biaya operasional tetap berjalan sehingga dirinya berharap Dinas Pendidikan segera mengabulkan permintaannya karena sudah empat bulan Dana BOS belum dicairkan.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SD Dinas Pendidikan Bangkalan, Dewi Ega menyampaikan bahwa berdasarkan pada laman aplikasi BOS Kemendikbud, untuk UPTD SDN Banyuajuh 5 ada perbedaan data nama sekolah.
“Perbedaan data tersebut yang menyebabkan sampai saat ini BOS di SDN Banyuajuh 5 belum tersalurkan, kemungkinan terdapat perubahan data nama sekolah atau rekening sekolah,” ungkapnya.
Menurut Ega, lambatnya pencairan BOS tergantung dari pihak sekolah karena yang menentukan cair tidaknya adalah dari Kementerian bukan dari Dinas Pendidikan.
“BOS itu lambat cair lantaran di pengaruhi beberapa pokok, antara lain laporan tidak tepat waktu, kemudian terdapat silpa dalam pembelajaan dan ketidaksinkronan nama dan rekening sekolah. Jadi pihak sekolah harus teliti, dalam mengisi laporan,” jelasnya.
Anggota Komisi D, DPRD Bangkalan, H. Subaidi mendorong Dinas Pendidikan Bangkalan segera menuntaskan masalah di SDN Banyuajuh 5. Pihaknya mengaku mendapat laporan dari salah satu guru di sekolah tersebut sudah tiga bulan tidak menerima gaji.
“Oleh karena itu, kami dalam waktu dekat juga akan memanggil Dinas Pendidikan untuk meninjau kendala masalah yang dialami. Kasian apabila ini biarkan, apalagi sekarang Bulan Puasa. Jadi Dinas Pendidikan harus segera menyelesaikan permasalahannya. Agar BOS di SDN Banyuajuh 5 cepat cair,” pungkasnya. (sam)
