SAMPANG – Pemerintah Kabupaten Sampang tahun 2023 kembali meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022,
Raihan Opini WTP tersebut menunjukkan bahwa LKPD Pemkab Sampang pada Tahun Anggaran 2022 telah disajikan secara jujur, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku di Indonesia,
Menanggapi raihan tersebut, Ketua Forum Kajian Publik (FKP) Heru Susanto menyampaikan bahwa raihan opini WTP bukan perkara mudah mengingat pada kepemimpinan pemerintahan sebelumnya Kabupaten Sampang langganan mendapatkan predikat opini Wajar Dalam Pengecualian (WDP).
Keberhasilan tersebut tentunya berkat kerja keras seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta seluruh stakeholder yang turut memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah Daerah.
Pria yang akrab disapa Heru tersebut mengungkapkan bahwa kinerja H. Slamet Junaidi dan H. Abdullah Hidayat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sampang bukan hanya mampu menyajikan LKPD dengan baik sesuai dengan standar akutansi yang berlaku akan tetapi juga mampu menekan terjadinya perbuatan korupsi di jajaran OPD jika dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya banyak pejabat OPD di Sampang yang tersandung kasus korupsi.
“Pemkab Sampang dalam meraih opini WTP bukan semata-mata memburu penghargaan akan tetapi lebih berorientasi dalam mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government), ini patut diapresiasi,” ujarnya, Minggu (28/5/2023).
Raihan tersebut menurutnya menjadi catatan bagi seorang pemimpin untuk mendapatkan legitimasi masyarakat terhadap progres kepemimpinan, sehingga predikat WTP tersebut juga merupakan anugrah terbesar bagi seluruh komponen OPD atas kerja keras dan tanggung jawabnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya di sektor pengelolaan anggaran.
Heru juga menambahkan bahwa WTP bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan keuangan, namun tak kalah pentingnya adalah bagaimana APBD benar-benar bermanfaat sebagai instrumen keuangan daerah dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi.
“Meski telah meraih opini WTP lima kali, Pemkab Sampang harus tetap transparan dan jujur dalam pengelolaan anggaran serta konsisten meningkatkan kinerja khususnya dalam pengelolaan aset daerah sehingga kedepan tidak terjadi lagi polemik seperti sengketa SDN Maduleng 2 Kecamatan Omben Kabupaten Sampang yang terjadi bertahun-tahun hingga saat ini masih belum terselesaikan,” tutupnya (dim)
