BANGKALAN – Suasana pisah kenang Plt Bupati Bangkalan Drs Mohni diwarnai dengan aksi unjuk rasa puluhan aktivis di pintu gerbang Pendopo Agung Bangkalan, Senin, (18/09/23).
Plt Bupati Bangkalan Drs. Mohni menggelar pisah kenang bersama pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di Pendopo Agung, namun di waktu bersamaan tersebut, di luar pendopo berlangsung demo yang menyayangkan di akhir masa jabatan Plt Bupati masih marak praktik korupsi dan kolusi.
Koordinator Lapangan (Korlap) Ridhoi Nababan mengatakan bahwa persoalan sampah dan kasus lelang jabatan menjadi catatan buruk, bahkan ia menduga banyak persoalan yang belum tuntas diselesaikan Plt Bupati Bangkalan.
“Apalagi kasus gratifikasi yang menyeret nama eks Bupati R. Abdul Latif Amin Imron tidak mungkin dilakukan hanya satu orang, namun orang terdekatnya diyakini juga terlibat,” ujarnya.
Selain kasus itu, persoalan gratifikasi di Pemkab Bangkalan diduga masih terjadi. Padahal sudah dua kali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka.
“Apa lagi selama jadi Plt Bupati, Mohni tidak tegas mengambil sikap permasalahan yang terjadi di OPD,” ujar dia.
Sementara itu, Plt Bupati Bangkalan Drs Mohni meminta maaf atas semua kesalahan dan kekurangan selama menjabat, dirinya juga menjelaskan dan menyatakan tidak terlibat soal fee proyek dan jual beli jabatan.
“Saya sudah tegas menyatakan di depan majelis hakim, saya tidak terlibat,” tuturnya.
Mohni tidak menafikan atas permasalahan yang terjadi selama dirinya menjabat, mulai dari penyaluran air bersih selama musim kemarau tidak maksimal, kinerja aparatur sipil negara, hingga postur keuangan yang tak stabil.
“Kekurangan ini masih terus kami perbaiki, nanti juga akan kami sampaikan pada Pj bupati terpilih selanjutnya,” pungkasnya. (ang)
