SAMPANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Kategori Madya dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A).
Pengumuman dan penyerahan penghargaan tersebut disampaikan dalam Malam Penganugerahan Kabupaten/Kota Layak Anak 2023 di Kota Semarang pada Sabtu (22/7/2023) malam, sementara Kabupaten Sampang mengikuti secara virtual di Kantor Bappelitbangda Sampang.
Capaian tersebut meningkat dibandingkan dua tahun sebelumnya yang masih berada di Kategori Pratama.
Hadir secara daring diantaranya Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang H. Yuliadi Setiyawan, Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Sampang Ir. Hj. Umi Hanik Laila, Kepala Dinsos PPA Sampang Fadeli.
Secara virtual, Menteri PPPA RI Bintang Puspayoga mengharapkan penghargaan kabupaten/kota layak anak ini dapat menguatkan komitmen sehingga bisa meraih kategori yang lebih tinggi lagi.
“Anak merupakan masa depan kita dan menjadi tanggung jawab kita bersama, mari bergandengan tangan saling bersinergi dan saling menguatkan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Sampang H. Slamet Junaidi melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang H. Yuliadi Setiyawan menyampaikan bahwa penghargaan tersebut sesuai dengan target Pemerintah Daerah.
“Dua tahun terakhir kami mendapat Kategori Pratama, alhamdulilah di tahun 2023 bisa naik ke tingkat Madya sesuai dengan target, ungkapnya.
Penghargaan tersebut menurutnya tak terlepas dari bimbingan dan arahan Bupati Sampang yang selalu peduli terhadap pemenuhan hak anak, tumbuh kembangnya anak serta keterlibatan forum anak dalam pembangunan.
Sekdakab juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran OPD yang telah terlibat bahkan rela berlembur saat proses saling melengkapi indikator Kabupaten Layak Anak.
Kenaikan peringkat ke Kategori Madya tersebut menurutnya patut disyukuri pasalnya Pemerintah Kabupaten Sampang telah memenuhi 5 klaster.
Lima klaster yang dimaksud diantaranya hak sipil dan kebebasan anak, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan budaya serta perlindungan khusus.
“Banyak yang telah kami evaluasi sehingga bisa naik peringkat, seperti kebijakan yang berpihak terhadap anak, menjamin tumbuh kembangnya anak serta yang tak kalah pentingnya kerjasama dengan aparat penegak hukum,” ujarnya.
Kedepan, pihaknya mengaku akan terus mensinergikan seluruh OPD terkait serta kembali melakukan evaluasi untuk peningkatan ke peringkat Nindya. (red)
