BANGKALAN – Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan, butuh tambahan biaya untuk pelaksanaan program Universal Health Coverge (UHC) di tahun 2023. Hal itu disampaikan Sekertaris Dinkes Bangkalan Dr. Farhat Suryaningrat.
Menurutnya, pagu anggaran untuk rencana realisasi UHC disediakan dibawah kebutuhan program kesehatan gratis masyarakat. Kebutuhan pelaksanaan program UHC selama setahun dibutuhkan sekitar Rp53 miliar, sedangkan pagu anggaran yang disediakan hanya sekitar Rp48 miliar.
“Yang dibutuhkan itu sekitar Rp53 miliar, sedangkan pagunya Rp48 miliar, jadi masih ada selisih dari kebutuhan. Kami masih lakukan koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), mengenai biaya UHC ini,” ungkapnya, Senin (27/3/2023).
Menurutnya, program kesehatan semesta untuk masyarakat Bangkalan itu, harus terus diupayakan kelanjutannya. Sebab, selama beberapa bulan pasca di terapkan, masyarakat sangat terbantukan dengan program tersebut.
“Harus tetap lanjut, karena masyarakat sabgat terbantukan. Memang belum sepenuhnya maksimal, makanya perlu pengawasan bersama supaya program ini bisa betul-betul dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan Nurhasan mengaku sudah memanggil 22 Kepala Puskesmas (Kapus) yang tersebar di 18 Kecamatan. Pemanggilan itu, untuk melakukan evaluasi penerapannya di beberapa bulan di tahun 2022 lalu.
“Sebagian besar sudah berjalan maksimal, namun ada beberapa yang mengalami kendala. Salah satunya, di Puskesmas Kokop sempat mengalami kelangkaan obat. Tetapi kendala itu sudah teratasi, karena terjadi hanya pada satu pasien,” ucapnya.
Pihaknya, meminta supaya ada solusi harus dipecahkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda), supaya kelangkaan obat tidak terjadi lagi.
“Misalnya melakukan MoU dengan apotek, dalam penyediaan obat untuk pasien UHC ini. Harus dicari solusinya, cari solusi untuk mengatur regulasinya,” tutupnya. (sam)
