Politik

Gibran Dipanggil DPP PDIP Usai Bertemu Prabowo, Begini Pandangan Pengamat Politik UTM

Pengamat Komunikasi Politik Utm, Surokim Abdus Salam.
Pengamat Komunikasi Politik UTM, Surokim Abdus Salam.

BANGKALAN – Menjelang Pemilihan Presiden 2024 sudah terlihat tampak tensi politik mulai meninggi dan tentu akan berlangsung lebih sengit sehingga butuh disiplin kader dan konsolidasi internal.

Kabar mengejutkan terkait Walikota Solo Gibran Rakabuming dipanggil DPP PDIP pada awal pekan nanti.

“Bukan teguran tapi saya hari Senin (22/5) pagi menghadap ke DPP, dipanggil hari Senin pagi, mungkin terkait itu (pertemuan Prabowo dan relawan),” kata Gibran sebagaimana dilansir detikJateng, Sabtu (20/5/23).

Dikabarkan bahwa Gibran mengaku baru dihubungi langsung oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Gibran mendapat panggilan pada pagi tadi.

“Dihubungi tadi pagi, secara lisan, iya Pak Sekjen, Pak Sekjen ya,” ungkap kader PDIP ini.

Gibran menegaskan tak ikut campur terkait dukungan relawan terkait Pilpres 2024. Dia mengaku kehadirannya di Angkringan Omah Semar pada Jumat (19/5) hanya untuk mendampingi Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Dia mengaku siap menerima segala sanksi dan teguran dari DPP PDIP.

“Saya siap terima sanksi hukuman, hari Senin saya berangkat dan kemarin hanya makan malam saja, kalau pencapresan kemarin saya minggir. Ketika orasi saya minggir nggak ikut-ikut,” ucapnya.

Menanggapi dinamika tersebut, Pengamat Komunikasi Politik UTM Surokim Abdus Salam menilai bahwa Presiden Jokowi sejauh ini mungkin harus bisa lebih berhati-hati dan lebih elok jika terus bisa menyamakan frekeunsinya dengan PDIP terkait dengan pilpres 2024.

Surokim mengatakan jika ada banyak faktor yang membuat Presiden Jokowi harus tegak lurus dengan PDIP.

Relasi itu sejauh perjalanan karir politik Jokowi bisa terjaga baik selama ini bahkan semua orang di Republik ini juga tahu bahwa naiknya pak jokowi di eksekutif tidak lepas dari restu PDIP.

Bagaimanapun, menurut Wakil Rektor III UTM ini, ada faktor kesejarahan panjang yang tidak bisa diabaikan dan dilupakan dalam relasi khusus ini dan hal itu seharusnya tidak dicederai karena bisa berpotensi membuat disharmoni.

“Pak Jokowi, Bu Mega, dan PDIP adalah trisula tidak bisa dipisahkan dalam membangun sejarah perjalanan bangsa selama 2 dekade ini, sejarah itu saya pikir perlu dipahami juga oleh keluarga pak jokowi agar selalu bisa saling menguatkan,” ucap Surokim Abdus Salam, Minggu, (21/05/23).

“Saya pikir PDIP dengan jasa baiknya selama ini telah membawa Presiden Jokowi dan keluarga pada 7 kemenangan selama hampir 20 tahun (2 kali Walikota, 1 kali Gubernur, dan 2 kali presiden plus Walikota Solo untuk Gibran dan Medan untuk Bobi.

Satu keistimewaan yang bahkan tidak didapatkan oleh keluarga Bung Karno sekalipun dalam keadaan tersebut tentu dipahami oleh pak Jokowi agar bisa menertibkan anaknya.

“Jika mereka lupa sejarah, hal itu potensial bisa merugikan relasi ke depannya dan tentu itu patut disesalkan” tutup Surokim Abdus Salam. (sam)

Exit mobile version