Sampang, Jelang pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sampang 2024 menjadi sorotan utama sejumlah mahasiswa Sampang yang tergabung dalam Front Pemuda Madura (FPM).
Hal tersebut terungkap saat kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang netralitas penyelenggara KPU, Bawaslu dan termasuk Aparat Penegak Hukum (APH), Minggu (15/9/2024).
Kegiatan yang digelar di Lora Kopi, Desa Tanggumong, Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Madura tersebut dihadiri puluhan peserta dari sejumlah simpul organisasi pemuda di Sampang serta para mahasiswa dari sejumlah universitas di Madura.
Muchlas Samorano, Ketua umum FPM mengatakan bahwa pemuda memiliki peranan penting bukan sekadar sebagai objek politik karena populasi yang banyak, tetapi juga mesti hadir sebagai lokomotif mengawal proses politik yang berintegritas.
“Jadi peran pemuda sangat dibutuhkan terutama untuk bersama mengawal netralitas penyelenggara dan APH,” ungkapnya.
Menurutnya, penyelenggara dan aparat penegak hukum harus bersikap netral dan hati-hati menjaga marwah lembaga jelang proses politik seperti Pilkada.
Ia berharap jangan sampai proses penegakan hukum bercampur-aduk dengan proses politik yang justru terkesan menguntungkan salah satu paslon tertentu.
“Sehingga netralitas Polri dalam setiap proses politik merupakan hal yang mutlak dan tak bisa ditawar. Pasal 10 Ketetapan MPR No. VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polri, mengharuskan Polri bersikap netral dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis,” terangnya.
Dengan begitu, Muchlas berharap kepada pada pemuda agar sama-sama mengawasi jalannya Pilkada 2024 nanti.
Kemudian menjadi konsentrasi tidak hanya bagi penyelenggara, tetapi juga warga Sampang, utamanya kalangan muda dan mahasiswa.
“Pemuda mesti hadir menjaga kompetisi elektoral di Sampang bukan sekadar menjadi party democracy, tetapi lebih substantif pada masa depan kesejahteraan masyarakat Sampang lima tahun ke depan,” pungkasnya. (Red)
