BANGKALAN – Komisi B DPRD Bangkalan mendorong Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Dispertapahorbun) Bangkalan mengantisipasi kelangkaan pupuk bersubsidi jelang masa tanam petani.
Ketua Komisi B DPRD Bangkalan Rokib mengatakan bahwa hal tersebut perlu dilakukan mengingat pupuk bersubsidi yang dialokasikan untuk Kabupaten Bangkalan tahun ini berkurang.
Penyebab menurunnya kuota tersebut karena serapan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan tidak mampu memaksimalkan serapan pupuk di 2023.
Bahkan Rokib menilai, alasan pengurangan jatah pupuk lantaran dampak El Nino tidak logis.
Karena itu, pihaknya mendesak Dispertapatahorbun mulai melakukan langkah-langkah antisipasi terjadinya kelangkaan di 2024.
”Dinas terkait harus juga evaluasi dan bisa mengantisipasi kekurangan ini,” pintanya, Kamis (11/01/2024).
Sementara itu, Sub Koordinator Pupuk, Pestisida, dan Alsintan Dispertapahorbun Bangkalan Rudi Hariyanto menyatakan bahwa alokasi pupuk bersubsidi 2024 sudah diplotting.
Sedangkan untuk Kota Salak kuantitasnya berkurang cukup signifikan dibandingkan 2023.
”Tahun ini alokasi pupuk bersubsidi kami berkurang banyak,” ucapnya.
Rudi mengaku tidak khawatir meski alokasi pupuk bersubsidi tahun ini berkurang drastis. Sebab, pemerintah masih melakukan pengajuan.
Apalagi saat ini pemerintah pusat telah mempersiapkan anggaran Rp 19 triliun untuk mengantisipasi kekurangan pupuk subsidi.
”Itu perkiraan saya. Jadi, dimungkinkan kekurangan semester ini akan dialokasikan nanti di semester dua,” pungkasnya. (ang)
