UHC Bangkalan Diperketat, Hanya Warga Berdomisili Tetap yang Bisa Akses Layanan Kesehatan Gratis
Ilustrasi program UHCTaberita.com, Bangkalan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC) guna menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Bangkalan, Fauzan Ja’far, usai memimpin rapat koordinasi bersama BPJS Kesehatan, Kamis (12/6/2025).
Fauzan mengatakan, program UHC yang telah berjalan selama tiga tahun terbukti bermanfaat bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa membedakan status ekonomi.
“Program ini sangat membantu masyarakat, terutama dalam hal pelayanan kesehatan. Kami tetap berkomitmen agar UHC ini terus berjalan,” ujarnya.
Namun, hasil evaluasi menunjukkan sebagian besar penerima manfaat justru berasal dari kalangan masyarakat mampu. Mereka terdata sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS meski secara ekonomi dinilai tidak memenuhi kriteria.
“Ketika data UHC disinkronkan dengan data kemiskinan, ternyata banyak penerima manfaat bukan berasal dari masyarakat miskin,” jelasnya.
Pemkab Bangkalan juga menemukan adanya penyalahgunaan program oleh warga dari luar daerah yang mengubah identitas kependudukan demi mengakses layanan kesehatan gratis.
“Banyak yang memalsukan domisili agar terdaftar sebagai warga Bangkalan. Ini membebani anggaran kami,” tegas Fauzan.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Pemkab menerbitkan Peraturan Bupati yang mengatur penerima manfaat UHC harus berdomisili minimal enam bulan di Bangkalan, dibuktikan dengan tanggal cetak KTP.
Dari sisi anggaran, Pemkab Bangkalan telah mengalokasikan Rp55 miliar untuk pembiayaan UHC tahun 2025. Namun, sekitar Rp7 miliar digunakan untuk melunasi utang tahun sebelumnya, sehingga anggaran efektif tersisa Rp48 miliar.
Fauzan juga mencatat adanya penambahan peserta sekitar 4.000 jiwa per bulan yang turut menekan kapasitas anggaran.
“Kami yakin dengan pengawasan yang ketat, tren penambahan peserta bisa ditekan dan anggaran Rp48 miliar bisa mencukupi hingga akhir tahun,” pungkasnya.
Pos terkait
Pos Terbaru
