BANGKALAN – Pemkab Bangkalan urung menjalankan program pengentasan kemiskinan. Hal itu disebabkan pemerintah tidak mempunyai data khusus untuk warga miskin di Bangkalan.
Anggota Komisi D DPRD Bangkalan Abdul Rohman mengatakan, akibat tidak punya data khusus, tidak sedikit bantuan khusus warga kurang mampu tersebut jadi rebutan banyak masyarakat.
Menurut Abdul, bansos yang jadi rebutan hampir semua jenis, seperti beras subsidi, beras untuk warga miskin, dan program keluarga harapan. Mestinya, sambung dia, pemerintah mempunyai data khusus untuk warga miskin di Bangkalan.
“Selama tidak ada data khusus, pengentasan kemiskinan di Bangkalan tidak akan diketahui hasilnya,” beber Politisi Demokrat ini.
Dari itu, dia merekomendasikan OPD teknis baik Bappeda, Dinsos, Dinkes, dan Disdik, untuk melakukan langkah-langkah strategis supaya penyaluran bansos di Bangkalan tepat sasaran.
“Selain OPD itu, Sekda memiliki peranan sentral dalam mengcover khusus keberadaan warga miskin,” ujarnya.
Meski demikian, dia akan berupaya mengevaluasi mitra kerjanya untuk peningkatan pembangunan. “Kami akan benahi apa yang menjadi tugas kami di internal Komisi D,” pungkasnya. (Tia)
