Taberita.com, Bangkalan – Bupati Bangkalan Lukman Hakim meninjau langsung Balai Diklat milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan yang direncanakan menjadi lokasi pelaksanaan program Sekolah Rakyat (SR).
Dalam kunjungan tersebut, Bupati memastikan fasilitas yang tersedia telah memenuhi syarat untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar empat rombongan belajar (rombel).
“Sudah ada kamar, ruang kelas, ruang makan, dapur, musala, serta kantor untuk guru dan pembina. Bahkan tiap asrama sudah ada pembinanya. Memadai untuk empat rombel,” ujar Bupati Lukman saat peninjauan, Senin (26/5/2025).
Ia menambahkan bahwa lahan di lokasi tersebut cukup luas dan akan segera dilaporkan kepada kementerian terkait untuk memastikan kelayakan lokasi.
Bupati berharap kegiatan Sekolah Rakyat Bangkalan bisa dimulai tahun ini, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akses pendidikan berbasis karakter dan kebangsaan.
Selain meninjau Balai Diklat, Bupati juga mengunjungi kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang baru dibentuk. Kantor UPTD tersebut kini dalam tahap akhir pembersihan dan pengisian fasilitas.
“Struktur organisasi sudah ada, pegawai dan tenaga khusus seperti psikolog juga telah tersedia. Hari ini UPTD PPA sudah bisa mulai melayani masyarakat,” jelas Bupati.
UPTD PPA Bangkalan diharapkan menjadi pusat layanan terpadu untuk menangani persoalan perempuan dan anak, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan persoalan sosial lainnya.
Menurut Bupati, Pemkab Bangkalan juga telah melakukan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat terkait perlindungan perempuan dan anak.
“Dengan hadirnya UPTD ini, pemerintah ingin memastikan bahwa masyarakat, terutama anak dan perempuan, mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang memadai,” pungkasnya.
