tutup
Berita

Capaian PAD Rendah, Ini Kata Anggota Komisi A DPRD Bangkalan

×

Capaian PAD Rendah, Ini Kata Anggota Komisi A DPRD Bangkalan

Sebarkan artikel ini
Img 20181113 Wa0014
IMG 20181113 WA0014

BANGKALAN – Capaian pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bangkalan, Madura tergolong rendah. Terbukti, tiap tahun PAD Bangkalan selalu di bawah target.

Target PAD untuk tahun 2018 ditetapkan Rp 225.239.028.383,40. Namun sayang hingga bulan Nopember PAD Bangkalan masih mencapai Rp 173.341.690.408,95 atau 76,96 persen. Rekaan capaian tersebut berdasarkan perubahan anggaran keuangan (PAK) 2018.

Img 20240409 Wa0073 Capaian Pad Rendah, Ini Kata Anggota Komisi A Dprd Bangkalan

Kepala Badan Pendapatan (Bapenda) Bangkalan Siswo Irianto menyampaikan, perolehan PAD 2018 dipastikan tidak mencapai target. Demikian dibuktikan dengan hasil capaian PAD hingga akhir tahun.

“Selisih target yang dicapainya cukup tinggi. Pemerintah harus menutupi kekurangan dengan kisaran angka Rp 51,8 miliar,” ujarnya, Selasa (13/11).

Dari 21 organisasi perangkat daerah (OPD) di Bangkalan, hanya 8 OPD yang sudah mencapai atau melebihi target. Masing-masing meliputi Dispendukcapil, Dispora, Diskominfo, DPMPTSP, Disdik, Bapenda, Disbudpar dan Disprinnaker.

Sementara OPD yang capaian PADnya masih di bawah target, antara lain, BPKAD, Dishub dan Disdag. “Sementara Dinas Koperasi dan UKM menduduki posisi terendah. Bahkan realisasi programnya tidak berjalan optimal,” tandasnya.

Rendahnya PAD dikritisi oleh anggota legislatif setempat. Internal Komisi A DPRD Bangkalan berharap fenomena gagalnya capaian target PAD menjadi tamparan kepada eksekutif. PAD yang dibiarkan rendah tanpa dievaluasi merupakan bentuk ketidakseriusan pemda.

“Setiap kinerja ada target prioritas yang harus dicapai. Jika target itu tidak kunjung tercapai, program-program pemerintah perlu dirombak ulang,” kata anggota Komisi A DPRD Bangkalan Mahmudi.

Baca juga  Mahasiswa UTM Implementasikan Kedaireka di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri

Perombakan program, sambung dia, sebagai langkah evaluasi. Artinya setiap OPD yang gagal memperoleh target PAD agar diganti dengan program lain.

“Atau bisa dideteksi dampak tidak maksimalnya program. Dengan begitu, semua program-program pemerintah bisa disegarkan ulang dan dipulihkan kembali,” tandas politisi dari Partai Hanura itu. (Tia)