SAMPANG, Taberita.com – Dua tahun didapuk sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi dan H. Abdullah Hidayat sukses meningkatkan beberapa indikator pencapaian, sebut saja peningkatan kualitas pendidikan dan kondisi ekonomi selama paruh musim kepemimpinannya.
Tercatat, pada tahun 2018 IPM Kabupaten Sampang berada diangka 61,00 persen naik menjadi 61,94 pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 angka tersebut terus mengalami peningkatan hingga angka 92,70 persen meskipun Kabupaten Sampang menjadi salah satu daerah terdampak sebaran virus corona atau covid-19.
Bupati Sampang H. Slamet Junaidi mengatakan bahwa kenaikan angka pada indikator IPM tersebut merupakan hasil dari proses dan kerja keras dari berbagai pihak, baik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun lembaga terkait.
“Tentunya ini menjadi salah satu hasil dari kerja bersama untuk meningkatkan mutu indikator di Kabupaten Sampang,” katanya.
Dikatakannya, IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia yang meliputi tiga aspek dasar, antara lain kesehatan yang diukur dari Angka Harapan Hidup, pendidikan yang diukur dari Harapan Lama Sekolah, penduduk usia 7 tahun keatas dan Rata-rata Lama Sekolah, penduduk usia 25 tahun keatas, Standar hidup layak, yang dihitung dari Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan.
Ia juga mengatakan bahwa hasil maksimal tersebut juga diharapkan juga terjadi pada indikator lainnya, sebut saja angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, indeks gini, indeks kinerja agribisnis, indeks kepuasan layanan infrastruktur, indeks reformasi birokrasi, dan indeks toleransi.
“Ada sekitar sembilan indikator utama yang bisa mengetahui kondisi di Kabupaten Sampang, harapan kami jelas nanti juga memberikan hasil yang maksimal,” tambahnya.
Bukan tanpa sebab, keyakinan peningkatan kualitas beberapa indikator lainnya tersebut antara lain, persentase penduduk miskin tahun 2019 sebesar 20,71 persen atau turun sebesar 0,50 persen dibandingkan tahun 2018.
Penurunan angka kemiskinan tersebut dipengaruhi oleh kegiatan Gerakan Bersama menuju Sampang Hebat dan Bermartabat (Gema Sahabat), Subsidi sambungan listrik bagi keluarga miskin, Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat pada desa tertinggal dan terpencil.
“Dan yang terpenting adalah adanya program dan kegiatan yang tepat sasaran sehingga berhasil menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Sampang,” imbuhnya.
Dilanjutkannya, indikator pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 sebesar 4,23 persen mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2018 sebesar 4,93 persen karena dampak dari perekonomian nasional dan regional.
Indeks Gini yang merupakan tingkat ketimpangan pendapatan, pada Tahun 2018 indeks gini Kabupaten Sampang sebesar 0,29 persen sedangkan untuk tahun 2019 sebesar 0,30 persen, sedangkan Indeks Kinerja Agribisnis Tahun 2019 sebesar 76,59 persen atau naik sebesar 2,34 persen dibandingkan tahun 2018.
Selain itu, Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Tahun 2019 sebesar 6,2 persen dengan kategori baik, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2019 sebesar 73,88 persen. Indikator kinerja ini dipengaruhi oleh Indeks Kualitas Air sebesar 15,147, Indeks Kualitas Udara sebesar 23,973, dan Indeks Tutupan Lahan sebesar 34,77.
Meningkatnya Indeks Kulaitas Lingkungan Hidup didukung oleh program Penataan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, sedangkan Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun 2019 adalah 56,00 dengan kategori “CC”. Terakhir, Indeks toleransi tahun 2019 sebesar 3,65 persen meningkat dibandingkan tahun 2018.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Sampang kondisi toleransinya sangat bagus, hanya saja untuk dimensi kerjasama dan social trus agak rendah, karena dipengaruhi oleh teguhnya masyarakat Sampang menjalankan norma dan kearifan lokal sehingga tidak mudah dalam menerima akan perubahan ataupun hal yang baru,” jelasnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pihaknya terus menggenjot kinerja OPD dilingkungan Pemkab Sampang. Utamanya yang berkaitan dengan sistem pelayanan kepada masyarakat. Hal itu menjadi prioritas dalam menjalankan program pemerintahan.
“Sebagai tindak lanjut, kami akan terus melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui realisasi dan manfaat dari program yang sudah direncanakan,” tuturnya.
Namun demikian, pihaknya mengaku belum puas dengan penghargaan tersebut. Karena itu, kedepan pihaknya akan meningkatkan inovasi program pemerintah daerah yang mewajibkan setiap OPD membuat lima inovasi. (Redaksi)
