BANGKALAN – Sidang lanjutan kasus jual beli jabatan mantan Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron terus berlanjut, Selasa, (23/05/23) kemarin.
Sidang lanjutan masih sama dalam pemeriksaan beberapa saksi dugaan gratifikasi jual beli jabatan dilingkungan Pemkab Bangkalan.
Salah satu saksi yang dihadirkan dalam persidangan yakni Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Wibagio Suharta.
Dalam fakta persidangan Kadinsos ini mengaku menghadap Bupati R Abdul Latif Amin Imron saat menjadi peserta lelang jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama pada 2020.
Sebagaimana dilansir, Kompas.com, Kadinsos mengaku bertemu Bupati empat mata di Pendopo Rumah Dinas. Wibagio yang saat itu menjabat Plt Kepala Dinas Sosial menyampaikan bahwa ia sudah menyiapkan seluruhnya dengan harapan lolos sebagai Kepala Dinas Sosial Bangkalan.
“Saya datang ke Pak Bupati sebelum lelang jabatan, kami sampaikan kalau berkas administrasi kami siap, itu saja. Justru kami disuruh menghubungi pak Yoyok (Sekda Kabupaten Bangkalan Ishaq Sudibyo),” Ucapnya.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zainal Abidin mengatakan bahwa dalam BAP yang diteken Bagio, “administrasi” adalah uang yang disiapkan untuk mengamankan namanya kepada terdakwa agar terpilih sebagai Kadis Sosial.
“Ini administrasi yang saudara maksud uang jelas dalam BAP nya, benar faktanya begini ya?” tanya Zainal.
Bagio mengakui “administrasi” salah satunya adalah uang yang menjadi tali asih atau ungkapan terima kasih sebagai peserta lelang.
“Pak Bupati mengiyakan perihal saya menjadi peserta lelang, izin saya menjelaskan kata uang itu tali asih atau ungkapan terima kasih saja, di BAP sudah ada Pak,” pungkasnya. (ang)
