SAMPANG – Kasus peretasan database Sampangkab.go.id yang menyebabkan data SIMPEG dan SKP PNS di lingkungan Pemkab Sampang bocor menjadi perhatian serius.
Database yang bocor diketahui terdapat data sensitif para PNS di lingkungan Pemkab Sampang mulai dari nama lengkap, tanggal lahir, tempat lahir, alamat hingga alamat email.
Data tersebut diketahui diretas oleh hacker yang mengatasnamakan Milad Leaks dan kemudian diperjualbelikan di grup telegram.
Anggota Komisi I DPRD Sampang Dedi Dores menyatakan bahwa dalam kasus tersebut banyak pihak yang dirugikan.
Data yang seharusnya menjadi privasi tersebut menurutnya tidak seharusnya bocor ke pihak luar bahkan hingga diperjualbelikan oleh hacker.
Kebocoran data tersebut menurutnya harus menjadi perhatian serius oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sampang.
“Seharusnya kejadian peretasan seperti itu tidak terjadi dan dapat dicegah,” tuturnya.
Dedi Dores menjabarkan bahwa dari kasus tersebut, Pemkab Sampang harus memberikan perhatian terhadap keamanan digital.
“Kemajuan Kabupaten Sampang jangan hanya fokus pada infrastruktur bangunan, melainkan digital dan keamanan siber harus diperhatikan,” ujarnya.
Kejadian tersebut menurutnya menjadi tanggung jawab Pemkab Sampang jika dalam suatu waktu kedepan terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap para PNS yang datanya bocor.
“SDM kita harus juga ditingkatkan karena perkembangan jaman yang semakin dinamis,” pungkasnya. (dim)
