JAKARTA – Puluhan massa yang tergabung dalam Komite Mahasiswa Madura (KMM) se-Jabodetabek melakukan aksi demontrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (13/6/2024).
Dalam aksi tersebut, KMM mendesak Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) agar melakukan pemeriksaan tidak berhenti mengusut tuntas dugaan kuat perkara korupsi yang di lakukan beberapa Oknum Anggota DPRD Jawa Timur (Jatim) terkait anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah.
Mereka memampang gambar dan foto spanduk oknum yang dinilai terlibat dugaan Korupsi Dana Hibah kasus suap Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur.
Massa aksi meminta kepastian hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap salah seorang yang menjabat sebagai wakil ketua DPRD Jawa Timur dan perkara ini telah disidangkan.
Menurutnya, dalam perjalanannya terdapat temuan-temuan serta fakta-fakta yang menyatakan keterlibatan dari beberapa oknum anggota DPRD Jawa Timur lainnya.
Salah satunya dari dapil Madura namanya yang tertera di dalam catatan pribadi Terpidana Sahat bernisial M akan tetapi sampai saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan tindakan hukum kepada terduga salah satu pelaku tersebut.
Selain itu, dalam aksi tersebut, KMM juga mendesak KPK untuk menangkap dan memeriksa oknum- oknum DPRD Jatim yang terlibat dalam masalah tersebut.
Koordinator aksi Faris menegaskan bahwa kedatangan mahasiswa yang tergabung dalam KMM se Jabodetabek tersebut ingin meminta penjelasan serta konfirmasi agar hal tersebut tidak berlangsung dan membuat penyakit bagi bangsa dan negara terutama di Wilayah Madura.
Dalam hal tersebut, kehadiran KMM untuk mendesak KPK untuk terus melanjutkan pemeriksaan perkara korupsi Dana Hibah Provinsi Jatim, karena mahasiswa menduga ada banyak oknum anggota DPRD terlibat tapi tidak ditindak lanjuti.
“Periksa nama-nama yang terindikasi Korupsi yang sudah beredar luas. Diantaranya, Gigih, Wahid, Fauzan Malang, Fauzan Bangkalan, Machfud, H.Rofik dan Gus Mamak,” ungkapnya.
Hal tersebut dilakukan sebagai langkah mengantisipasi Pencalonan pada Pilkada 2024 Terduga Koruptor.
“Ini bentuk kekhawatiran kami apalagi menyangkut Pilkada 2024, khususnya di wilayah Sampang sehingga kami tidak ingin mendekati pesta demokrasi pada pilkada 2024 para terduga pelaku yang terlibat dalam bancakan korupsi dana hibah ikut menjadi salah satu calon dan bisa menjadi pemimpin di daerah utamanya di madura khususnya di sampang,” jelasnya.
Untuk itu, pihaknya meminta kepada KPK segera mengusut tuntas permasalahan Korupsi Dana Hibah tersebut, karena hampir selama 1 tahun berjalan Kasus tersebut belum ada penanganan dan oknum-oknum tersebut masih dibiarkan.
“Kita disini membawa nama-nama legislatif yang dalam hal ini Ra Mamak berserta kroni-kroninya, namun disini yang kita takutkan bagaimana nama R Mamak atau Muhammad bin Muafi Zaini memiliki kepentingan maju di Pilkada di 2024 sehingga yang kami takutkan dia sebagai oknum ataupun terduga melakukan korupsi,” tutupnya. (red)
