PAMEKASAN – Salah satu warga Desa Gagah, Kecamatan Kadur, Pamekasan, Busiyah (50) kembali menggunakan cara lama dalam memasak, seiring langkanya gas LPG 3 kilogram di pasaran sejak dua bulan terakhir.
“Kalau LPG ada kami beli tapi jika kosong, kami tetap bisa memasak dengan menggunakan tungku kayu seperti ini,” katanya, Selasa (01/08/2023).
Tak hanya Busiyah, namun banyak masyarakat di desa ini sengaja membeli tungku kayu, salah satunya Siyatun karena pasokan elpiji ke desanya sering lambat dengan berbagai alasan.
“Pada musim tanam tembakau seperti ini, kami sebenarnya lebih suka memasak menggunakan LPG. Tapi karena LPG di toko sebelah sering kosong, ya, kami terpaksa memasak seperti ini,” jelasnya.
Bagi mereka bahan bakar kayu tidak menjadi masalah karena bisa mencari di sekitar pekarangan rumahnya setiap saat. “Bedanya, kalau menggunakan tungku kayu, peralatan memasak hitam semuanya, dan kurang ramah lingkungan, beda dengan LPG,” ujar Marsiya menimpali.
Sementara itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pamekasan menginstruksikan stafnya untuk memantau kelangkaan LPG 3 kg yang terjadi di sejumlah daerah di Pamekasan.
“Kalau berdasarkan hasil koordinasi sementara, pihak Pertamina mengaku bahwa pasokan lancar dan stok tersedia sesuai dengan kuota karena itu kami menginstruksikan staf untuk melakukan pemantauan secara langsung, karena berdasarkan laporan di sejumlah daerah terjadi kelangkaan,” jelasnya.
Di lain tempat, Executive GM Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Dwi Puja Ariestya mengatakan bahwa bahwa pasokan LPG 3 Kg di Jawa Timur dalam kondisi aman dan lancar. Stok LPG di Jatim saat ini mencapai 31.752 Metrik Ton (MT) dengan konsumsi rata-rata harian 4.553 MT.
“Pertamina telah melakukan beberapa langkah strategis antara lain menambah pasokan sebesar lebih dari 1,5 Juta tabung untuk Jatim yang bertujuan untuk mempertebal stok di pangkalan selama 25-31 Juli,” kata Dwi Puja.
Diketahui, jumlah tersebut tercatat berada pada kisaran 102 persen dari konsumsi normal harian di seluruh kota kabupaten di Jawa Timur.
Kemudian, bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan langkah antisipatif berupa normalisasi harga dan sidak konsumen yang tidak tepat sasaran. (wan)
