BANGKALAN – Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Bangkalan mengklaim jika selama tahun 2023 telah menjalankan amanah sebagai tugas perwakilan Rakyat dengan baik.
Dewan perwakilan rakyat daerah yang memiliki fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran diklaim sudah dijalankan bahkan, dari empat Komisi yang ada di DPRD memastikan Program Pemerintah Bangkalan sudah terealisasi.
Di komisi A DPRD Bangkalan misalnya, pada tahun 2023 ini pihaknya telah melakukan berbagai kegiatan, salah satunya pengawasan terhadap kinerja mitra kerjanya agar semua program kerja sesuai dilaksanakan dengan baik.
Selian itu, Komisi A DPRD Bangkalan yang beranggotakan 11 orang juga sudah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkades dan juga adanya peningkatan investasi di Kabupaten paling barat pulau Madura.
“Alhamdulillah pada pelaksanaan Pilkades di tahun ini berjalan dengan baik proses dari awal hingga dilantik,” kata Ketua Komisi A, Syaiful Anam.
Sementara itu, di Komisi B DPRD Bangkalan telah mengawal Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) agar segera diresmikan dan juga mengawasi pendistribusian pupuk subsidi sehingga tidak lagi terjadi kelangkaan.
“Kami telah mendorong dinas terkait yang mitra kami. Alhamdulillah masyarakat sudah menikmati Sentra IKM dan pupuk subsidi,” ungkap Ketua Komisi B DPRD Bangkalan, Rokib.
Selain itu, lanjut anggota fraksi PDI Perjuangan, pihaknya juga sudah menuntaskan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang pajak dan retribusi daerah. Tahun 2024 mendatang Perda tersebut bisa diterapkan.
“Perda pajak dan retribusi daerah sudah ditetapkan. Kami bersyukur ada respons baik dari pengusaha rumah makan, ada pajak galian C juga yang merupakan bentuk semangat kami bersama Pj Bupati (Arief M. Edie),” ucapnya.
Begitu juga dengan Ketua Komisi C DPRD Bangkalan Suyitno yang mestikan tahun 2023 ini tidak memiliki beban kerja sebab, tugas sebagai legislator sudah selesai dikerjakan, seperti penyusunan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“Raperda RTRW sudah kami susun dan dibahas. Tinggal menunggu pengesahan Raperda menjadi Perda RTRW,” ujarnya.
Sebagai tugas pengawasan, pihaknya juga memastikan semua kegiatan di dinas mitranya yang bersumber dari keuangan pemerintah dituntaskan sesuai jadwal tidak melompati tahun berikutnya.
“Seperti kegiatan infrastruktur, di beberapa dinas sebagai mitranya sudah selesai semua, tidak melebihi dari batas kontrak kerja,” tuturnya.
Sementara untuk Komisi D menjelang akhir 2023 ini, pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap mitra kerjanya dintaranya, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, hingga Dinas Pemuda dan Olahraga.
Secara keseluruhan capaian serapan anggaran di semua mitranya mendekati 100 persen nmun, ada beberapa dinas yang belum tuntas sehingga pihaknya mendorong agar segera diselesaikan sehingga tak ada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).
“Capaian Dinas Kesehatan 70 persen, Dinas Pendidikan 80 persen, Dinas Pariwisata 90 persen, Dinas Pemuda dan Olahraga hampir 100 persen. Kami dorong segera diselesaikan,” kata Ketua Komis D DPRD Bangkalan, Nur Hasan.
Sedangkan untuk tahun 2024 mendatang, pihaknya memastikan program Universal Health Coverage (UHC) di Kota Dzikir dan Shalawat l tetap berlanjut bahkan anggaran untuk berobat secara gratis ini dipersiapkan lebih dari Rp15 miliar.
“Sementara lebih Rp15 miliar. Jika nanti kurang, bisa ditambah pada saat perubahan anggaran,” tutur Nur Hasan.
Ketua DPRD Bangkalan, Efendi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua komisi, karena sudah menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) sebagai wakil rakyat. Capaian di lembaganya ini tak lepas dukungan dari semua pihak.
“Semoga capaian kami di DPRD Bangkalan ini menjadi lebih baik lagi untuk tahun berikutnya,” pungkasnya. (ang)
