BANGKALAN – Semenjak tidak lagi memiliki tempat pembuangan akhir (TPA) permanen, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) kesulitan dalam menangani permasalahan sampah rumah tangga yang dihasilkan warga kota.
Permasalahan tersebut mendapat atensi khusus dari Penjabat (Pj) Bupati Bangkalan, Arief M Edie bahwa Pemkab harus secepatnya berbenah dalam melakukan pengelolaan sampah agar tidak ada tumpukan sampah dipinggir jalan.
“Kami tadi pagi sengaja keliling wilayah kota, ternyata banyak tumpukan sampah di pinggir jalan dan emandangan semacam itu, harus kita antisipasi bersama,” katanya saat ditemui di Kantor Pemkab Bangkalan, Senin (2/10/2023).
Menurutnya, persoalan sampah di Bangkalan harus menjadi perhatian bersama, misalnya pemerintah harus menyediakan TPA sedangkan masyarakat harus memiliki kesadaran.
“Disini kita harus memiliki TPA, meski tidak sebesar seperti yang ada di Bantar Gebang, masyarakat juga harus paham agar tidak membuang sampah sembarangan serta memilah yang bisa diproses dan tidak,” ujar Arief.
Kepala Biro (Kabiro) Hukum Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kemendagri itu mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) agar serius mengatasi permasalahan sampah yang terjadi.
Ia mendorong, agar komunikasi dengan investor dalam pengelolaan sampah bisa ditindaklanjuti serta rencana pemanfaatan tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) yang dimiliki segera terealisasikan.
“Barusan sudah rapat, sudah kami minta agar DLH menindaklanjuti komunikasi dengan pihak investor pengelolaan sampah, karena informasinya sudah ada kesepakatan sebelum akhirnya ada penolakan masyarakat disekitar,” tegas Arief.
Tidak hanya itu, pihaknya berencana akan turun ke lokasi guna meninjau bangunan TPST dan berkomunikasi dengan masyarakat sekitar.
“Nanti kami akan turun meninjau lokasi dan ingin bertemu dengan masyarakat disekitar, semoga saja masyarakat yang menolak bisa memahami rencana pengelolaannya,” pungkasnya. (ang)
