tutup
ght="300">
BeritaNasional

Menkop UKM Tegaskan Tak Ada Larangan Warung Madura Buka 24 Jam

×

Menkop UKM Tegaskan Tak Ada Larangan Warung Madura Buka 24 Jam

Sebarkan artikel ini
Salah Satu Warung Madura Saat Melayani Pembeli.
Salah satu warung Madura saat melayani pembeli.

JAKARTA – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menegaskan tidak ada larangan bagi warung Madura dan toko kelontong untuk buka 24 jam.

Pernyataan tersebut dilontarkannya menanggapi isu yang sempat beredar bahwa warung Madura di Klungkung, Bali, tidak diperbolehkan buka selama 24 jam.

“Tidak ada kebijakan Kemenkop untuk membatasi warung atau toko kelontong milik masyarakat,” ucap Teten di Kantor Kemenkop UKM, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (30/4/2024).

Selain itu, Teten menjelaskan bahwa pihaknya juga sudah memeriksa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang disebut mengatur mengenai pembatasan jam operasional warung Madura.

Ia menjelaskan pihaknya sudah mengecek regulasi tersebut dan menemukan bahwa justru Perda tersebut spesifik mengatur mengenai jam operasional retail modern, bukan warung Madura dan warung milik rakyat.

Kami juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap Perda Klungkung no 13 tahun 2018 juga tidak ada aturan yang membatasi jam operasional warung kelontong milik masyarakat. Justru Perda tersebut malah mengatur jam operasional ritel modern,” jelas Teten.

“Kita udah cek Perda, tidak ada. Jadi sebenarnya warung-warung rakyat termasuk warung Madura aman. Tidak ada aturan yang membatasi jam operasinya,” tegas Teten.

Di sisi lain, ia menjelaskan bahwa pihaknya juga sudah mengevaluasi pernyataan pejabat Kemenkop UKM terkait isu tersebut. Menurutnya, pernyataan itu keliru dan tidak boleh terulang kembali. Sebab, Kemenkop UKM disebut Teten harus berpihak bagi pelaku usaha kecil.

Baca juga  Risma Minta Maaf, Terlambat Beri Bantuan Kepada Korban Bom

amun di sisi lain, ia menjelaskan bahwa isu tersebut juga menjadi momentum Kemenkop UKM untuk mengevaluasi Perda di berbagai daerah.

Menurutnya, semua Perda di tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi, harus berpihak kepada UMKM khususnya warung kelontong dan warung milik rakyat. (red)