Berita unik, politik, ekonomi, wisata, budaya, hukum dan pendidikan dari Madura. Meliputi Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep serta berita Jawa Timur dan Nasional

Kadisdik Sampang Tak Masuk DP4, Temuan Saat Validasi DPT PSU

- Advertisement -

SAMPANG – Validasi DPT Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Sampang 2018 terus dilakukan KPU. Sejumlah kejanggalan datapun mulai tampak. Salah satunya kejanggalan yang ada di Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang dikeluarkan Dirjen Dukcapil Kemendagri.

Salah satunya, Jupri Riyadi, kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang. Meski yang bersangkutan memiliki KTP-EL dan Kartu Keluarga, namun namanya tidak tercatat di DP4.

“Betul mas, kemarin kita datangi beliau, dan yang bersangkutan juga menunjukkan Kartu Keluarga (KK),” ujar Sodik, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sampang, Senin (24/9/2018).

- Advertisement -

Kepada taberita.com, Sodik menyampaikan, selain nama kepala Disdik, beberapa tokoh yang namanya tidak masuk dalam DP4 antara lain, kepala Kelurahan Polagan, Abd. Rozaq, mantan Kepala UPT PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Akh. Hayadi, yang juga ketua RT 02 RW 05 Jl. Makmur Kelurahan Rongtengah Sampang dan beberapa nama lainnya.

“Sementara yang kita validasi masih 25%. Ada kemungkinan tokoh-tokoh publik lainnya yang tidak masuk di DP4,” jelasnya.

Abd. Hamid, anggota Panwas Kecamatan Sampang mengakui, beberapa nama public figure yang tidak tercatat dalam DP4. “Memang betul. Kepala Disdik Sampang, Jupri Riyadi tidak masuk DP4. Kemarin kita ikut mengawasi proses validasi ke yang bersangkutan,” ucapnya.

Dikonfrimasi taberita.com melalui pesan elektronik, Kadisdik, Jupri Riyadi menjawab masih mengikuti rapat. “Masih rapat dik,” singkatnya.

Sementara, Addy Imansyah, komisioner KPU divisi Teknis, Perencanaan dan Data menjelaskan, dari hasil sinkronisasi DP4 dengan DPT ditemukan 380.332 NIK yang perlu divalidasi karena belum padan.

Teknis validasi, jelas Addy, dilakukan dengan cara mencermati manual DP4 karena dimungkinkan ada perbaikan data, serta verifikasi langsung ke pemilih atau pihak keluarganya.

“Dalam pelaksanaan validasi, masyarakat bisa memberikan masukan dan tanggapan,”tutupnya. (AW).

0/5 (0 Reviews)

- Advertisement -

- Advertisement -

Comments
Loading...