Ketua DPRD Kabupaten Sampang Rudi Kurniawan Dukung Kebijakan Bupati Tidak Naikkan Tarif PBB

SAMPANG – Kebijakan Bupati Sampang yang memutuskan untuk tidak menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mendapat dukungan penuh dari kalangan legislatif. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sampang Rudi Kurniawan dalam rapat bersama eksekutif dan DPRD, Jumat (22/03/2025).

Dukungan Penuh untuk Kebijakan Tidak Naikkan PBB
Rudi Kurniawan menegaskan, langkah pemerintah daerah untuk menahan kenaikan tarif PBB adalah kebijakan yang tepat, mengingat kondisi perekonomian masyarakat yang dinilai belum stabil.

Baca Juga

5 hari  lalu

Moh Husin Tomas Pangarengan Gelar Pengajian & Santuni Anak Yatim di Momen HUT RI ke-80

5 Publiser

“Untuk kepentingan masyarakat pada umumnya, apabila Bapak Bupati sebelumnya menyampaikan tidak ada kenaikan tarif PBB, saya sangat mendukung. Supaya PBB di Kabupaten Sampang tidak ikut-ikutan seperti daerah lain yang menaikkan,” ujarnya.

Menurutnya, saat ini masyarakat belum siap dibebani kenaikan pajak. Selain itu, belum ada pembahasan anggaran sehingga efisiensi menjadi langkah yang harus diutamakan.

“Sampai saat ini, usahalah kita tidak menaikkan tarif. Kasihan masyarakat. Belum ada pembahasan anggaran juga, sehingga kita sama-sama merasakan efisiensi anggaran,” tambahnya.

Baca Juga

4 hari  lalu

Renungan Suci HUT ke-80 RI di Sampang, Bupati Ajak Hormati Perjuangan Pahlawan

3 Publiser

Fokus pada Peningkatan PAD Tanpa Bebani Masyarakat
Meski menolak kenaikan PBB, DPRD tetap mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rudi menilai masih banyak sektor yang bisa digarap, seperti retribusi pasar, parkir, dan sektor lain yang belum optimal.

“Kalau bicara kenaikan pajak, saya tidak merekomendasikan. Biarlah tetap dengan angka yang sekarang. Yang penting, penekanannya terhadap maksimalisasi realisasi retribusi maupun pajak,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan agar tidak terjadi kebocoran dalam pengelolaan retribusi daerah.

“Jangan sampai ada kebocoran di masing-masing OPD penghasil PAD. Kalau OPD penghasil bekerja maksimal, saya yakin penerimaan bisa meningkat tanpa harus menambah beban masyarakat,” tegasnya.

Harapan untuk Pengelolaan PAD yang Lebih Baik
DPRD berharap komitmen pemerintah daerah untuk tidak menaikkan PBB dapat berjalan seiring dengan upaya meningkatkan PAD melalui sektor-sektor potensial.