BANGKALAN – Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI) Bangkalan melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Kamis, (24/08/23).
Puluhan aktivis mahasiswa itu menyoal kinerja DLH dan Pemkab Bangkalan dalam menyelesaikan persoalan sampah.
Koordinator Aksi Dwiki Suhendro mengatakan bahwa Kepala Daerah merupakan figur atau manajer yang menentukan efektivitas pencapaian tujuan organisasi pemerintahan daerah.
“Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, kepala daerah dibantu unsur pelaksana sebagai kepanjangan tangan dari kepala daerah dalam menjalankan tugasnya sebagai bagian dari pemerintah dalam mengurus pekerjaan tertentu,” ujarnya.
Sebagai salah satu contoh dinas lingkungan hidup yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup.
“Tapi melihat kondisi di lapangan DLH tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti pengelolaan sampah yang tidak maksimal, tidak adanya TPS yang memadahi, serta tidak adanya TPA tetap dan layak,” tutunya.
Oleh karena pihaknya meminta dan mendesak kepada Plt Bupati Bangkalan selaku penanggung jawab dan pemangku kebijakan tertinggi di kabupaten bangkalan untuk Mencari dan segera menentukan tempat pembuangan akhir (TPA) sesuai Perda yang berlaku.
Ia juga menuntut Pemkab Bangkalan agar segera menemukan titik-titik tempat pembuangan sementara (TPS) di Kabupaten Bangkalan dan mendorong untuk dilakukan penanganan sampah sesuai regulasi yang berlaku.
“Selain itu, kami juga menuntut Plt Kepala DLH dicopot karena tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung
jawabnya dengan baik,” pungkasnya. (ang)
