Sampang, Soroti peran Aparat Penegak Hukum (APH), sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Madura (KMM) menggelar aksi demontrasi di depan Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Sampang. Rabu (02/10/24).
Dalam aksinya, mereka menyoroti dan menyerukan satu pesan kuat ” Netralitas Polri dalam Pilkada Sampang 2024 harus dijaga tanpa kompromi” aksi tersebut dipicu oleh dugaan adanya intervensi politik yang melibatkan oknum kepolisian, yang diduga berpihak pada salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Sampang 2024-2029.
Aksi demontrasi tersebut muncul setelah viralnya sebuah video yang menunjukkan pertemuan antara oknum Polres Sampang dengan salah satu kandidat Pilkada, video tersebut secara gamblang memperlihatkan adanya komunikasi yang diduga sarat muatan politis, sehingga meruntuhkan kredibilitas dan netralitas Polri.
“Kami tidak akan tinggal diam! Ini bukan hanya tentang video, ini soal penghancuran demokrasi, Polri harus netral, tidak boleh bermain di ranah politik,” teriak Korlap Aksi, M Alfarizi dalam orasinya.
Ia juga mengatakan bahwa aksi tersebut juga dikarenakan terungkapnya pemanggilan beberapa mantan Kepala Desa oleh Polres Sampang menjelang Pilkada Sampang , pihaknya menduga pemanggilan tersebut sebagai upaya terselubung untuk mengintimidasi mantan Kepala Desa yang dianggap tidak berpihak pada kandidat tertentu.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk manipulasi politik yang menghalalkan segala cara demi kemenangan satu pihak, dengan mengorbankan prinsip keadilan dan netralitas yang seharusnya dijunjung tinggi.
“Kami mencium bau busuk politik dalam pemanggilan ini. Ini adalah taktik licik yang dirancang untuk menekan kepala desa agar tunduk pada kepentingan politis, Polri seharusnya tidak boleh menjadi alat politik, mereka harus netral! Jika ini dibiarkan, Pilkada Sampang akan menjadi ajang kecurangan yang legal,” tambahnya.
Koalisi Mahasiswa Madura tak hanya menuntut netralitas, mereka juga mendesak agar semua proses hukum yang menyangkut mantan Kepala Desa di Sampang ditunda hingga Pilkada selesai.
Menurut mereka, pemanggilan mantan Kepala Desa dengan dalih klarifikasi dana desa di tengah memanasnya kontestasi politik hanya akan menciptakan ketidakadilan dan memperkuat kecurigaan akan adanya upaya intervensi politik.
“Kami meminta penundaan semua proses hukum terhadap mantan Kepala Desa hingga Pilkada usai, biarkan kompetisi politik berjalan tanpa campur tangan hukum yang bermotif politis. Jika tidak, Pilkada Sampang akan penuh kecurangan, dan rakyat yang akan dirugikan,” tegasnya. (Red)
