Boleh diakui atau tidak, dipercaya atau tidak, bahwa Pilkada Ulang di Sampang ini merupakan produk tikungan. Bagaimana tidak mau dibilang tikungan? Ketika semuanya lurus di jalan gugatan praktek-praktek kecurangan tiba-tiba berbelok total ke soal tidak valid dan tidak logisnya Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hingga semua tersentak, tertegun, tercengang tapi untung belum ada kabar yang terjatuh karena jantungan. Satu kalimat untuk putusan Mahkamah Konstitusi tersebut: Sungguh sangat di luar dugaan!.
Untuk itu, berhati-hatilah menjalani segenap proses Pilkada Ulang ini. Sebagai produk tikungan maka akan melahirkan tikungan-tikungan yang lain. Apalagi ini Sampang, Bung! Di dunia perpolitikannya sudah banyak kali teruji dan terbukti sangat lihai menikung dan ahli membuat tikungan.
Ada tiga tikungan tajam di proses Pilkada Ulang ini yang rawan kecelakaan lalu lintas. Jika tidak pas saat menginjak rem, menggeber gas dan memposisikan badan atau kendaraan. Berakibat jatuh tergelincir, menabrak pohon, minimal keluar jalur atau sudah tidak “on the track”. Apa saja dan dimanakah tikungan itu berada? Berikut di jelaskan, bacalah dengan seksama. Saran dan kritik menyusul di kolom komentar, Setuju Ebbrow?!
Tikungan Tajam Pertama, Soal Valid dan Logisnya DPT. Sudah banyak yang tahu kan, kalau dalam putusan MK mensyaratkan pentingnya validitas DPT sebelum dilakukan pemungutan suara ulang. Jika dinalar akan berbunyi : Jika DPT belum menemukan kata sepakat dalam memaknai valid dan logis maka jangan coba-coba dilakukan pemungutan suara ulang.
Sementara, tafsir terhadap Valid dan logis, berada di angka DP4 Kemendagri yakni 662.673 jiwa, karena ini jadi landasan putusan MK. Sedangkan DPT KPU sebanyak 803.499 jiwa diyakini sudah invalid dan tidak logis. Keyakinan ini sangat kuat tertanam di banyak kalangan masyarakat Sampang. Sehingga dalam waktu akhir-akhir ini ramailah kecaman, kritikan kepada penyelenggara pilkada terutama KPUD. Mulai yang berkata gagal, menuntut mundur hingga menuding korupsi.
Pertanyaannya kemudian, Jikalau dalam proses validasi DPT terakhir nanti menghasilkan angka yang mendekati atau malah lebih dari jumlah DPT KPUD itu, bagaimana? Apakah keyakinan yang kuat itu bisa luntur? Apakah masih dinggap tidak valid dan tidak logis? Apakah masih mau menuduh KPUD tidak kerja sungguh-sungguh? Atau Apakah malah berbelok arah, ramai-ramai menyalahkan MK?.
