BANGKALAN – Pengamat Politik di Bangkalan menilai Penghitungan Suara Ulang maupun Pemungutan Suara Ulang diduga merupakan bagian agenda terselubung dari rangkaian politik yang ada di Kabupaten Bangkalan.
Ada dugaan keterlibatan elit politik yang bisa mempengaruhi penyelenggara pemilu, sebab, PSU terindikasi merupakan bagian suksesi kepentingan para caleg tingkat provinsi dan pusat.
Para elit politik atau oknum caleg yang menguasai sistem perpolitikan akan menggandeng oknum penyelenggara pemilu untuk melakukan manipulasi suara sebab mekuatan personal caleg atau ketokohan menjadi penentu bisa mempengaruhi penyelenggara pemilu.
Permainan PSU diduga menjadi salah satu alat untuk bisa mengulur waktu penghitungan suara sebab saat tiga kabupaten lain, Sumenep, Pamekasan dan Sampang, nantinya telah selesai berhitung perolehan suara di atas kertas namun hanya kabupaten Bangkalan yang belum final perhitungannya di dapil Madura.
“Ini semacam permainan elit politikus, Bawaslu disinyalir termakan cara seperti ini, dengan target mengeluarkan rekomendasi dan KPU yang mengeksekusi, dygaan saya, terkonsep sejak awal oleh elit politik,” kata Pemantau Demokrasi Eko Andrioko, Jum’at (23/2/2024).
Dia menduga salah satu cara yang digunakan adalah dengan kesalahan tertukarnya surat suara ke dapil lain bahkan praktik tersebut disinyalir merupakan alasan sebagai alat atau bahan agar bisa dilakukannya PSU yang dilakukan oknum tertentu tanpa disadari banyak pihak.
Menurutnya, jumlah TPS yang akan dilakukan PSU bukanlah menjadi titik fokus dalam percaturan politik sebab persoalan suara telah selesai pemetaannya sejak awal.
Oleh sebab itu, meski Bawaslu merekomendasi 12 TPS dilakukan PSU, hanya 3 TPS saja yang direncanakan KPU Bangkalan pada 24 Februari 2024 mendatang.
Meskipun begitu saat terjadi PSU, masyarakat yang akan menjadi korbannya sebab, mereka harus meluangkan waktu dan tenaganya untuk kembali ke TPS untuk mencoblos ulang.
“Memang PSU ini akan menjadi kebimbangan caleg kabupaten karena, ketatnya persaingan di tingkat paling lokal khawatir suaranya akan hilang. Namun, menjadi alat untuk caleg provinsi dan pusat untuk mengulur waktu penghitungan rekapitulasi menyeluruh di seluruh Madura,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, para kontestan caleg provinsi dan pusat tersebut pertarungannya tidak begitu sengit tetapi modal politiknya lebih besar.
Lemahnya perhatian masyarakat atas pertarungan pileg provinsi dan pusat diduga menjadi pintu masuk bagi oknum berpengaruh untuk mengkapling perolehan suara.
Bahkan, dia menilai, para kontestan caleg provinsi dan pusat ini permainannya lebih slowly hanya di atas meja papan catur.
Tidak langsung ke lapangan dan berdarah-darah namun cukup memainkan otak dan ketahanan modal kecuali, caleg tidak menguasai sistem yang sudah diatur atau di luar jaringan elit maka pertarungannya butuh perjuangan sengit.
“Ada dugaan pemain sangat berpengaruh yang memegang kendali pertarungan di Pileg Pusat Dapil XI dan Pileg Provinsi Dapil XIV Jawa Timur dan tokoh ini bisa berasal dari caleg atau juga bukan yang mampu mengkomunikasikan perolehan pileg provinsi atau pusat,” terangnya.
Terlebih di kabupaten Bangkalan, merupakan barometer politik di Madura dan Jawa Timur sehingga para politikus yang handal akan memikirkan caranya untuk menang dengan dilakukan PSU menjadikan waktu istirahat lebih panjang.
Ibarat pertarungan dalam ring tinju, hal itu menjadi waktu yang tepat caleg untuk menentukan siasat dan strategi selanjutnya.
Di samping itu, caleg akan mengumpulkan daya dan kekuatan dalam politiknya termasuk modal anggaran yang besar.
“Gaya politik Bangkalan ini beda dan khas sehingga tidak salah jika perwakilan caleg dari Bangkalan lebih banyak dibandingkan kabupaten yang lain di Madura. Kita amati dari Pileg 2019 lalu caleg Bangkalan yang lolos di Jatim dan Pusat lebih mendominasi,” jelasnya.
Dengan kata lain, Kabupaten Bangkalan menjadi raja atau penentu penghitungan suara setelah suara dari timur (Sumenep, Pamekasan, Sampang) sudah dapat diperkirakan hasil rekapitulasinya.
Rekapitulasi suara dari kabupaten Bangkalan akan muncul sebagai penentu pertarungan dan pernah terjadi pada pemilu sebelumnya menjadi penentu penambahan suara.
“Rekapitulasi tingkat kecamatan mulai dilakukan di wilayah timur, suara Bangkalan yang bakal menjadi penentu kekurangan suara caleg yang lain,” tambahnya.
Hal tersebut menurutnya semacam permainan catur politik berkelas dan menjadi barometer sistem perpolitikan ibarat masakan telah jadi, bumbu penyedapnya adalah suara Bangkalan.
Terbukti, dari Sirekap proses penghitungan suara Pileg Provinsi dan Pusat di 4 kabupaten, Bangkalan yang paling rendah persentasenya.
Meskipun begitu, Sirekap bukanlah penentu kemenangan caleg yang bakal lolos ke gedung dewan sebab di injury time nanti, dia menduga akan ada lonjakan suara drastis pada caleg yang diprediksi bakal menang.
Selain itu, tokoh luar dimungkinkan tidak akan masuk ke Bangkalan pada pileg 2024 ini dengan kata lain tidak akan memperoleh suara di Bangkalan kecuali sangat minim sekali.
Pihaknya menduga pengendali kuat di balik sistem perpolitikan di dapil Madura wilayah Bangkalan mampu mempengaruhi penyelenggara di 4 kabupaten sehingga menjadi penentu akhir perpolitikan atas kemenangan suara caleg.
“Tentunya semua masih satu frekuensi dan satu ideologis karena Bangkalan ini terkenal keramat, tidak ada caleg luar Bangkalan yang berani masuk kesini kecuali politikus senior saja yang tergabung dalam jaringan ini,” pungkasnya. (ang)
